SENTANI | Papuareels.id - Pada tanggal 27 Maret 2025, Benny Wenda Presiden Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melakukan pertemuan yang disebut sebagai pertemuan bersejarah dengan UNI EROPA. Pertemuan yang diberi judul perjuangan anti colonial di wilayah pasifik tersebut diselenggaran bersama Anggota Parlemen Eropa dari Basque Country Pernando Barenna.
Dalam pidato yang disampaikan oleh Benny Wenda menyebutkan bahwa saat ini ada krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat, serta perlu didukung penentuan nasib sendiri yang didasarkan pada hukum internasional kepada Papua barat. Pertemuan ini juga disebut sebagai perjuangan yang dilakukan oleh kelompok Benny Wenda untuk membawa perjuangan mereka ke jantung Eropa atas tindakan pendudukan yang dilakukan di Papua saat ini.
Perjuangan Benny dengan menyebutkan bahwa sedang terjadi krisis kemanusian di Papua atas berbagai pelanggaran Hak Asasi yang dilakukan oleh pihak asing (Indonesia) di Papua ini kemudian mendapatkan sorotan dari Ketua Melanesian Youth Diplomacy Forum (MYDIF) Steve Mara.
Steve Mara, menyebutkan bahwa Benny Wenda harus malu ketika memaparkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, kenyataan hari ini yang terjadi di Papua adalah pembangunan yang gencar dilakukan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) Papua dan juga infrastuktur untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia tersebut.
Kenyataan lainnya, Justru Benny Wenda dan kelompok bersenjata di Papua yang telah melakukan teror di Papua dengan menakuti masyarakat Papua, seperti kejadian tanggal 21 Maret lalu 2025 disaat organisasi Papua Merdeka melakukan pembunuhan kepada seorang guru di distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo.
Setelah membunuh, guru perempuan yang berbadan kecil tersebut dituduh sebagai anggota militer Indonesia, pada kenyataannya almarhum adalah seorang guru yang menghabiskan masa mudanya untuk mencerdaskan anak-anak asli Papua di wilayah tersebut.
Selain itu, kelompok ini juga melakukan pembunuhan yang dilakukan kepada tenaga kesehatan, pilot, tukang ojek, pengusaha, pekerja jalan, serta masyarakat sipil tidak bersalah lainnya selama ini di Papua.
Untuk itu, kepentingan kelompok harus disesuaikan juga dengan situasi Papua, jika benar berbicara tentang kemanusiaan harusnya menegaskan kepada kelompok mereka sendiri yaitu organisasi Papua Merdeka untuk tidak menggunakan senjata atau tidak membunuh warga sipil tidak bersalah di Papua.
Pemerintah Indonesia, melalui wakil-wakilnya didaerah yaitu Gubernur di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua barat serta seluruh Bupati dan Walikota di tanah Papua saat ini adalah orang asli Papua yang ditugaskan untuk membangun Papua dengan dana-dana bantuan yang diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana alokasi khusus dan dana alokasi umum, serta Anggaran pendapatan dan pembangunan daerah sendiri di Papua.
Program pembangunan Papua ini harus didukung oleh seluruh masyarakat Papua, agar berjalan dengan baik untuk menciptakan masa depan Papua yang sejahtera, bukan malah melakukan tindakan kekerasan atau membagikan informasi kepada dunia internasional yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. (DanTop)
