SENTANI | Papuareels.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari penyusunan laporan evaluasi Pemilu 2024. Hasil rekomendasi dari diskusi ini akan dibawa ke tingkat provinsi sebelum diteruskan ke tingkat nasional guna menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.
Kegiatan yang berlangsung di Jayapura ini digelar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 9 huruf C dan D serta berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor 314 tertanggal 13 Februari 2025. FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan partai politik, pemantau pemilu, aparat keamanan dari TNI-Polri, perwakilan disabilitas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Sejumlah perwakilan pemerintah daerah juga turut serta memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilu di Kabupaten Jayapura.
Empat Aspek Evaluasi
Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Tunya, menjelaskan bahwa evaluasi dalam FGD ini mencakup empat aspek utama. Pertama, evaluasi tahapan pemilihan yang mencakup persiapan hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Kedua, evaluasi tahapan non-pemilihan, seperti perencanaan anggaran dan sosialisasi pemilih. Ketiga, evaluasi kelembagaan atau sistem pendukung, yang mencakup efektivitas kerja penyelenggara pemilu. Terakhir, evaluasi faktor eksternal yang meliputi berbagai tantangan di lapangan, termasuk partisipasi pemilih dan keamanan pemilu.
“Kegiatan ini menjadi wadah untuk menampung seluruh masukan dari berbagai pihak. Nantinya, rekomendasi yang dihasilkan akan dibahas lebih lanjut dalam diskusi di tingkat provinsi sebelum akhirnya diteruskan ke tingkat nasional,” ujar Efra Tunya saat diwawancarai wartawan.
Bahan Perbaikan Pemilu dan Pilkada Mendatang
Efra menambahkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dalam FGD ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi KPU dalam menyusun strategi perbaikan guna meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada ke depan. Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pemilu sebelumnya.
"Dengan adanya evaluasi ini, kita bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada. Harapannya, penyelenggaraan pemilu selanjutnya bisa lebih transparan, akuntabel, serta lebih baik dalam melibatkan semua pihak, termasuk kelompok disabilitas dan masyarakat adat," tambahnya.
Dengan disusunnya rekomendasi dari hasil diskusi ini, KPU Kabupaten Jayapura berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih baik di masa depan, baik di tingkat daerah maupun nasional. (DanTop)
Posting Komentar