SENTANI | Papuareels.id – Pemerintahan Kampung Sanggai, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, dilaporkan tidak berjalan selama dua tahun terakhir, sejak 2023 hingga awal 2025. Hal ini terungkap saat Komisi A DPR Kabupaten Jayapura melakukan kunjungan kerja ke Kampung Sanggai, Senin (10/2).
Anggota komisi A dan sebagai Wakil Ketua Fraksi bersatu. Antonius Hawase, mengatakan setelah lakukan kunker (kunjungan kerja) DPRK Jayapura, ditemukan bahwa Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) tetap dicairkan oleh kepala kampung, namun tidak ada pembangunan yang direalisasikan. Bahkan, musyawarah perencanaan pembangunan kampung (Musrenbang) serta penetapan anggaran oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) tidak pernah dilakukan dalam dua tahun terakhir.
Wakil Ketua Bamuskam, Steven Wambukomo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pemerintahan kampung yang tidak berjalan. “Dua tahun anggaran dicairkan, tetapi tidak ada pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, seorang warga Kampung Sanggai, Mama Massa, mengaku bahwa selama dua tahun terakhir mereka tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Kami tidak pernah tanda tangan penerimaan, tetapi laporan tetap berjalan. Siapa yang menandatangani tanda terima tersebut?” katanya.
Menanggapi temuan ini, Ketua Komisi A DPR Kabupaten Jayapura, Wihelmus Manggo, bersama Ketua DPR Kabupaten Jayapura, berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini kepada dinas terkait.
"Tidak hanya di Kampung Sanggai, kondisi serupa juga terlihat di kantor Distrik Namblong. Saat rombongan DPR Kabupaten Jayapura mengunjungi kantor Distrik, tidak ada aktivitas pemerintahan di sana karena kantor dalam keadaan tertutup," ungkap Hawase. Senin (10/2).
Dugaan penyalahgunaan anggaran dan kelalaian administrasi ini akan menjadi perhatian serius DPR Kabupaten Jayapura. Masyarakat berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan roda pemerintahan kampung kembali berjalan normal. (DanTop)
