SENTANI | Papuareels.id – Tim yang mewakili masyarakat adat pemilik ruas jalan kontainer Maribu-Depapre berharap Gubernur Provinsi Papua segera menindaklanjuti surat dan dokumen yang telah mereka serahkan hari ini. Mereka meminta agar pemerintah segera merespons aspirasi yang disampaikan terkait kepemilikan wilayah adat dan pengelolaan infrastruktur di kawasan tersebut.
Salah satu Perwakilan tim. Kolombus Bonyadone, menjelaskan bahwa mereka mendapat mandat dari tiga suku besar, yaitu Suku Bonya, Suku Nyabanu, dan Suku Baikoto. Dalam pernyataannya, mereka meminta Gubernur Papua untuk segera mengundang pihak-pihak terkait dalam sebuah pertemuan resmi guna membahas permasalahan yang ada.
"Pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam pertemuan ini antara lain Dinas PUPR Provinsi Papua, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Papua sebagai institusi yang berwenang dalam urusan pertanahan, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural adat orang Papua," ujar Kolombus, Senin (17/02).
Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan melibatkan seluruh masyarakat adat pemilik hak wilayah dari sembilan marga yang ada di kawasan tersebut. Onluafi, selaku kepala suku, turut diminta untuk hadir bersama tim dalam diskusi yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Menurut Bonyadone, rekomendasi dan pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati langkah-langkah resmi terkait pengelolaan wilayah adat yang bersinggungan dengan proyek infrastruktur di Papua. Mereka berharap pemerintah segera menindaklanjuti permintaan ini demi kepentingan masyarakat adat dan pembangunan yang berkelanjutan.
"Ini bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur bisa berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat adat," tambahnya.
Masyarakat adat berharap Gubernur Papua segera mengambil langkah konkret untuk menyelenggarakan pertemuan ini dalam waktu dekat, sehingga solusi yang adil dan mengakomodasi semua pihak dapat segera dicapai. (DanTop)
