SENTANI | Papuareels.id – Ketua Komisi A DPR Kabupaten Jayapura, Wihelmus Manggo, menyoroti berbagai aspek pemerintahan, pembangunan, dan penegakan hukum di wilayahnya. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Jayapura, yang selama ini hanya berfokus pada pembangunan tahap 1 dan 2. Ia berharap pembangunan dapat berkembang hingga tahap 3 dan 4 agar semua masyarakat merasakan manfaat yang sama.
"Saya ingin memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Jayapura tidak hanya terpusat di beberapa wilayah, tetapi juga mencakup semua daerah. Ini menjadi harapan saya sebagai Ketua Komisi A DPR Kabupaten Jayapura," ujar Wilmus Mangko.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keamanan dan penegakan hukum di daerah tersebut. Menurutnya, keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan untuk menciptakan keadilan, semua pihak harus bekerja sama. "Hukum harus ditegakkan secara merata di Kabupaten Jayapura, baik hukum internal maupun eksternal, tanpa ada diskriminasi," tegasnya.
Dalam sektor pemerintahan, Wihelmus, menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi aspek penting. Ia menyoroti peran tenaga pendidik, baik di sekolah negeri maupun swasta, dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas. "Tidak boleh ada perbedaan antara guru swasta dan negeri. Mereka sama-sama mendidik anak-anak kita di Kabupaten Jayapura," tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap mekanisme pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mengaku menerima banyak laporan mengenai guru dan tenaga pendidik yang telah lama mengabdi tetapi belum mendapat kepastian status kepegawaian.
"Tanggal 13 ini saya akan mengajukan pertanyaan ke Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara terkait kuota penerimaan PNS dan PPPK. Banyak tenaga pengajar yang telah mengabdi belasan tahun, namun masih belum mendapatkan status yang layak," ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya guru dalam mata pelajaran esensial seperti matematika, biologi, dan fisika. Menurutnya, kekurangan tenaga pengajar di bidang ini harus segera diatasi agar kualitas pendidikan di Kabupaten Jayapura semakin meningkat.
Dengan berbagai permasalahan yang ada, Wihelmus Manggo, berharap ada kerja sama antara pemerintah daerah, DPR, dan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang transparan serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat. (DanTop)
