SENTANI | Papuareels.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Komisi I, yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRP, Johni Suebu, menggelar reses di Kampung Yuhala pada tahun 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan ini, ia menegaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk menjaring langsung masukan dari masyarakat, khususnya dari daerah pemilihan Bapak III. "Saya hadir di sini dalam rangka reses, menjaring aspirasi dari masyarakat," ujarnya. Sabtu (8/2).
Salah satu fokus utama reses kali ini adalah membahas program dan kegiatan prioritas Kampung Ifale Distrik Sentani Kabupaten Jayapura tahun 2025. Menurutnya, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kampung akan diperjuangkan di DPRP Papua agar mendapatkan dukungan dan realisasi anggaran yang memadai.
"Saya akan berupaya agar program yang diusulkan bisa ditetapkan. Untuk saat ini, belum bisa dipastikan satu per satu, tetapi ada jalan untuk mewujudkannya," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kampung Ifale. Lukas Mokay, menyampaikan beberapa kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk pembangunan jalan sepanjang 6 km dari Otololi menuju Danau serta normalisasi Kali Awai. Aspirasi ini akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan di tingkat provinsi.
Selain itu, anggota DPRP ini juga menegaskan bahwa seluruh usulan pembangunan harus melalui Musrenbang agar mendapat pengakuan dan dukungan resmi dari pemerintah. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mengandalkan pokok-pokok pikiran (pokir) individu, melainkan memasukkan usulan secara resmi dalam Musrenbang.
Menyoal anggaran reses, ia menyampaikan bahwa dana yang tersedia masih terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. "Jika anggaran dari Dewan dan Sekretariat lebih besar, kita bisa menjangkau lebih banyak titik. Namun, untuk saat ini kita maksimalkan yang ada," jelasnya.
Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Kampung Yuhala untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka langsung kepada wakil rakyat. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. (DanTop)
