SENTANI | Papuareels id – Anggota DPRK Jayapura, Antonius Hawase, SE, menggelar Reses I di Kampung Nimbokrang 1, Distrik Nimbokrang. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi terkait infrastruktur, ekonomi, dan permasalahan hak ulayat.
Salah satu permintaan utama warga adalah pembangunan jaringan air bersih dari sumber mata air Kali Biru Kampung Berap. Saat ini, masyarakat Nimbokrang 1, masih mengandalkan air tanah yang berwarna kuning dan berbau, sehingga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan.
Kepada wartawan Antonius Hawase, mengatakan bahwa warga berharap anggota DPRK dari daerah pemilihan (Dapil) 4 dapat memperjuangkan akses air bersih bagi mereka. Aspirasi serupa juga disampaikan oleh masyarakat Distrik Nimboran yangbjuga turut hadir dalam kegiatan reses tersebut.
Menanggapi hal ini, kepala suku dari Kampung Berap yang mewakili lima suku "Ondoafi Manggo, Ondoafi Tarko, Yohosu, Kasse, dan Buwe" menyatakan kesediaan mereka memberikan sumber air untuk pembangunan fasilitas air bersih bagi masyarakat Nimbokrang, Nimboran, dan sekitarnya.
Warga Kampung Nimbokrang 1 juga menyoroti dua proyek yang dinilai belum berjalan maksimal, yakni irigasi dan Pasar Nengguku. Padahal, anggaran besar telah dikucurkan untuk pembangunan kedua fasilitas tersebut. Mereka meminta pemerintah lebih serius dalam mengoptimalkan proyek-proyek yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Kepala Kampung Nimbokrang 1 turut menyampaikan persoalan hak ulayat yang masih menjadi kendala bagi warga transmigrasi. Mereka meminta pemerintah untuk tidak menambah program transmigrasi sebelum penyelesaian hak ulayat dituntaskan.
Seorang perwakilan warga transmigrasi mengungkapkan bahwa mereka telah tinggal di wilayah tersebut selama 40 tahun dan merasa sudah menjadi bagian dari masyarakat Genyem. Namun, hingga kini, mereka masih menghadapi kendala dalam bertani karena harus berurusan dengan pemilik tanah adat. Warga meminta pemerintah daerah dan pusat segera menyelesaikan masalah ini demi kepastian hukum bagi mereka.
"Reses ini menjadi ajang bagi masyarakat Nimbokrang untuk menyampaikan berbagai permasalahan mereka, dengan harapan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan yang ada," tutup Hawase (DanTop)
Posting Komentar