RANSIKI | Papuareels.id – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Manokwari Selatan
.Joni Saiba, menyoroti masalah pencemaran lingkungan yang mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pasar. Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan resmi yang menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dan penanganan sampah secara terstruktur.
Menurutnya, pencemaran lingkungan tidak hanya menghambat kegiatan ekonomi masyarakat, seperti para pedagang di pasar, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kebersihan lingkungan. "Kesadaran masyarakat masih rendah terkait pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman dan kesehatan," ujar Ketua Bapemperda.
Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah yang telah menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA). Namun, persoalan hak ulayat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah secara tertib. Masalah ini berdampak signifikan terhadap lingkungan dan menuntut kerja sama antara Pemda dan DPRD.
"DPRD dan pemerintah daerah harus duduk bersama untuk menyusun peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan sampah," tegasnya. Ia menambahkan, perda ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga dapat mendorong program daur ulang sampah yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama mereka yang memiliki kemampuan dalam mendaur ulang. "Sampah yang didaur ulang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat," katanya.
Ketua Bapemperda menyatakan akan segera mengajukan inisiatif penyusunan perda pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah. Ia berharap perda tersebut mampu menjadi solusi atas persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar.
"Persoalan sampah yang berserakan di jalan raya, terutama di sekitar pasar, sangat mengganggu dan memprihatinkan. Kami berharap langkah ini bisa menjadi awal perubahan yang lebih baik," tutupnya. (DanTop)
Posting Komentar