Paslon MANIS berpose bersama Ketua Tim Koalisi dan Partai Pendukung usai bertemu dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan. Selas, 19 November 2024 (foto; Daniel)
RANSIKI | papuareels.id – Ketua Tim Koalisi MANIS. Joni Saiba, menyampaikan aspirasi terkait pencarian keadilan dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam pernyataan yang disampaikan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manokwari Selatan, tim tersebut menegaskan dukungannya terhadap keputusan Bawaslu dan meminta proses yang adil dan transparan.
Hal tersebut di sampaikan Ketua Tim Koalisi di dampingi Paslon Bupati dan Wakil Bupati ManSel. Maxsi Nelson Ahoren dan Imam Syafi'i "MANIS" bersama Partai pendukung usai pertemuan dengan Bawaslu ManSel.
“Kami berharap keputusan Bawaslu Manokwari Selatan hari ini menjadi tonggak keadilan demokrasi di wilayah ini, khususnya di daerah Papua Barat, Kabupaten Manokwari Selatan,” ujar Ketua Tim Koalisi MANIS. Ia menegaskan, 12 Partai pengusung siap mengawal proses demokrasi hingga pelaksanaan Pilkada pada 27 November mendatang.
Ditempat yang sama Calon Bupati Maxsi Nelson Ahoren, mengatakan pentingnya keadilan dan penegakan aturan dalam pelaksanaan Pilkada. Ia menekankan bahwa semua calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat publik wajib mengikuti aturan, termasuk mengundurkan diri dari jabatan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami hanya meminta keadilan. Semua calon, baik ASN maupun pejabat publik, wajib mengundurkan diri dengan surat resmi yang diakui hingga tingkat Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujarnya. di depan Kantor Bawaslu ManSel, Selasa (19/11/2024).
Ia, juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengikuti seluruh prosedur administratif yang diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan mekanisme hukum lainnya. “Kami bukan melawan kandidat tertentu, melainkan memastikan aturan negara ditegakkan,” tegasnya.
Nelson, menyerukan agar keadilan diterapkan secara merata di seluruh daerah, mengacu pada praktik yang berhasil diterapkan di daerah lain.
“Jika daerah lain seperti Fakfak, Raja Ampat, dan Sorong bisa menjalankan aturan ini dengan baik, mengapa di Manokwari Selatan tidak? Kami berharap keadilan ditegakkan demi demokrasi yang sehat,” tutupnya. (DanTop)
Posting Komentar