Jakarta - Setelah resmi dimekarkan pada 25 Juli 2022, Papua Tengah masih harus menghadapi masalah serius di sektor kesehatan. Tantangan terbesar meliputi tingginya angka stunting dan kasus HIV/AIDS.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Papua Tengah mencapai 39,4%, dengan 46.128 kasus. Angka ini menjadikan Papua Tengah sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.
Selain itu, data Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat sekitar 51.408 kasus HIV/AIDS hingga Maret 2023, dengan Kabupaten Nabire menjadi penyumbang terbesar sebanyak 9.412 kasus, diikuti Kota Jayapura dan Mimika.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang berpopulasi serupa, seperti Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat, jumlah kasus HIV/AIDS di Papua Tengah terbilang jauh lebih tinggi.
Dalam debat calon gubernur Papua Tengah yang digelar Sabtu, 19 Oktober 2024, di GOR Futsal Timika, calon gubernur nomor urut 03, Meki Fritz Nawipa, menekankan pentingnya perlindungan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menerbitkan regulasi khusus yang melindungi hak-hak OAP, terutama di bidang kesehatan dan kesejahteraan.
"Sejak 1969 hingga 2024, jumlah anak Papua yang lahir sekitar 21 ribu per tahun, namun angka kematian justru lebih tinggi. Kita harus buat kebijakan khusus agar OAP mendapatkan perlindungan," ujar Meki.
Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan pembangunan bagi OAP tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat non-Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus harus dioptimalkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Sementara itu, John Wempi Wetipo berencana meluncurkan Kartu Papua Tengah Sejahtera dengan sembilan program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan gratis.
Program ini diserang Meki menyoroti bahwa kebijakan mendatang harus fokus pada perlindungan OAP dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Ia mengkritik ide penerapan Kartu Papua Tengah Sejahtera yang diusung JWW, menyebutnya sebagai "Silent Operation Genocide" yang dapat membuat orang Papua bergantung pada program pemerintah.
Meki Nawipa juga menyatakan komitmennya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi OAP dengan membangun rumah sakit provinsi yang menawarkan pelayanan gratis, serta insentif bagi tenaga medis. "Kami akan mendirikan klinik gratis untuk masyarakat yang tidak mampu, agar mereka merasakan kehadiran pemerintah dalam melayani," pungkasnya.(Rilis)