JAYAPURA - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) Satu Papua merilis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )di Wilayah Papua pada Agustus 2024, menunjukkan hasil positif. ” pada periode sampai dengan 31 Agustus 2024, kinerja pelaksanaan APBN di Papua menunjukkan hasil yang positif” ungkap Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN ) Papua dan Papua Barat, sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Papua, Kristijanindyati Puspitasari dalam Press Conference Asset & Liabilities Committee ( ALCO ), di Gedung Keuangan Negara ( GKN ), Jayapura, Senin ( 30/9/2024).
Ia menyebutkan, realisasi pendapatan mencapai Rp11,58 triliun atau (79,30% dari target), sedangkan realisasi belanja mencapai Rp36,03 triliun atau (56,04% dari pagu).“Hal ini berarti, terdapat defisit sebesar Rp24,45 Triliun.” ujarnya Kristijanindyati.
Kemudian, lanjutnya, isu-isu terbaru (current issues) yang dapat garis bawahi pada Agustus 2024 ini adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Papua mencapai angka Rp1.396,03 miliar, dengan total jumlah debitur sebanyak 18.350 orang. “Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua. ” ujar Kristijanindyati
Ia mengatakan, dengan adanya KUR, diharapkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, serta membuka lapangan kerja baru di wilayah Papua. “Program ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata, dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal serta mengurangi kesenjangan antarwilayah” pungkas Kristijanindyati. (Hatta IT)